PALUTA.WAHANANEWS.CO - Setelah sempat viral di media sosial terkait adanya pasien yang ditandu karena terbatasnya infrastruktur atau terputusnya jembatan di Sungai Sirumambe Kecamatan Hulusihapas Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) sehingga sulit diakses mobil ambulan, beberapa waktu yang lalu. Kembali menjadi sorotan Organisasi Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Paluta.
Sorotan JPKP terfokus kepada perencanaan dan kualitas pengerjaan proyek yang dilakukan Dinas PU Kabupaten Paluta dimana Pihak Pemerintah Daerah telah menganggarkan dan melakukan pembangunan jembatan yang menghubungkan beberapa desa di Hulusihapas dengan Pagu sebesar Rp 1.650.000.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga:
AS Panik, Inggris dan Prancis Diperingatkan agar Tak Akui Negara Palestina
Pembangunan sebuah infrastuktur jembatan selayaknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang begitu ditegaskan Dewi Sartika, Rabu (4/6/2024).
"Saya bingung dengan model perencanaan Pemkab Paluta untuk membangun infrastruktur ini, seharusnya ada skala prioritas dan skala urgensi bagi masyarakat yang melewati jembatan ini,kok harus dua tahun anggaran untuk menyelesaikannya yaitu tahun 2024 dan tahun 2025," ujar Sartika kepada reporter wahananews.co.
Jembatan dengan anggaran milyaran ini menurut investigasi JPKP ditemukan dugaan pengerjaan asal jadi dan diduga kurangnya pengawasan dari Dinas PU Paluta.
Baca Juga:
Sapi Kurban Presiden RI Prabowo Subianto Untuk Kabupaten Paluta 800 Kg
Ia melanjutkan, hasil investigasi telah disampaikan kepada Kabid Bina Marga Paluta Ihsan Harahap, dan ada petunjuk pengerjaan yang dilakukan pihak kontraktor ada indikasi ketidaksesuaian dengan spek yang tertera di kontrak.
JPKP Sangat menyayangkan ucapan si Kabid saat dikonfrontir, apabila ada temuan kita suruh saja kontraktornya pengembalian, sebutnya mengutif ucapan Ihsan Harahap.
"Apa iya, seorang Kabid sebagai perpanjangan tangan Bupati bernarasi begitu, sedangkan mereka (PU) secara juknis wajib melakukan pengawasan dan saat finalisasi melalui PHO apa tidak melihat keadaan jembatan itu," ujarnya.
