PALAS.WAHANANEWS.CO, Sibuhuan - PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas (Sekdakab Palas) Panguhum Nasution mengikuti Zoom meeting bersama dengan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) Tahun 2025-2045 di Ruang rapat Kantor Bupati Palas, Jumat (11/7/2025).
Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) Tahun 2025-2045 secara resmi di buka oleh Menteri Pembangunan Manusia Prof. Dr. Pratikno. Dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota secara daring.
Baca Juga:
Candi Djorang Balanga Salah Satu Tempat Wisata di Kabupaten Palas, Dikunjungi Pemkab
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjawab perubahan dinamika kependudukan nasional dan global yang menuntut penyesuaian arah kebijakan bagi program pembangunan kependudukan, Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) Tahun 2025-2045 sebagai pembaharuan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Dengan dokumen ini akan menjadi pedoman strategis nasional, khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kependudukan yang lebih adaptif terhadap tantangan demografi, transformasi digital, ketahanan keluarga, serta integrasi lintas sektor dan wilayah serta sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Dan berbagai bagian dari upaya membangun kebijakan yang partisipatif dan komprehensif, Kementerian PPN/Bappenas akan meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan secara resmi.
Baca Juga:
Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Palas TA 2025
Peluncuran ini bertujuan untuk memperkenalkan DBPK yang telah disusun sebagai dokumen strategis jangka panjang yang akan menjadi panduan utama. Dalam pembangunan kependudukan nasional selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Melalui peluncuran ini, diharapkan terbangun komitmen lintas sektor dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan di dalam DBPK. Forum ini juga menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan inklusif.
Selain itu, dengan pemahaman yang kuat terhadap arah kebijakan pembangunan kependudukan, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional ke depan dapat berlangsung secara lebih terarah dan tepat sasaran.
