PALUTA.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) melaksanakan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait program Sekolah Rakyat, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Bantuan Sosial, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) di Kantor Kementerian Sosial RI Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Paluta Basri Harahap didampingi Kepala Dinas Sosial Khairul Harahap, serta Kepala Bidang Linjamsos Ihwan Harahap.
Baca Juga:
Rakernas APKASI Ke-XVII di Kota Batam Tahun 2026
Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan itu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada Pemkab Paluta, Salah satunya terkait rencana pengembangan Sekolah Rakyat, di mana Pemkab Paluta diminta untuk melakukan revisi dokumen pernyataan penyerahan lahan atau hibah kepada Kementerian Sosial.
“Luas lahan yang semula diusulkan 6,5 hektare agar direvisi menjadi 7 hektare dan dilengkapi dengan sertifikat lahan seluas 7 hektare,” ujar Agus Jabo Priyono.
Selain itu, Kemensos juga mendorong Pemkab Paluta untuk segera mengusulkan surat permohonan penambahan kuota PBI JKN yang bersumber dari APBN, guna memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Paluta.
Baca Juga:
Tak Diakomodir Titipan Kecamatan dan Dinas PMD Pemkab Paluta, Pengajuan DD Tak Lolos
Tak hanya itu, Wakil Menteri Sosial juga meminta agar Pemkab Paluta menyiapkan surat permohonan beserta dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait permintaan data DTSEN. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati menyampaikan komitmen penuh Pemkab untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan dari Kementerian Sosial.
“Kami menyambut baik arahan dari Bapak Wakil Menteri Sosial. Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindak lanjuti, mulai dari revisi dokumen lahan Sekolah Rakyat, pengusulan penambahan kuota PBI JKN, hingga penyiapan KAK dan data DTSEN,” ujar Wakil Bupati.
