PALUTA.WAHANANEWS.CO, Bandung - Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Sumatera Utara (Ketum DPW PPMI Sumut) Herman Saragih, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) yang berlangsung pada 5–6 Agustus 2026 di Hotel Arion Suites, Jl. Otto Iskandar Dinata No.16, Pasir Kaliki, Sumur, Bandung.
Acara dibuka dan ditutup langsung oleh Presiden DPP KBMI sekaligus PPMI, Daeng Wahidin.
Baca Juga:
Menjelang HUT RI Ke-81, Kapolda Sumut Resmikan Mako Polres Paluta
Rakornas dibuka Rabu, 5 Agustus 2026 pukul 13.00 WIB. Dalam forum tertinggi organisasi ini, KBMI menetapkan satu kompas perjuangan: mengawal pembahasan dan implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar benar-benar berpihak kepada pekerja.
Dalam arahannya, Daeng Wahidin menyerukan konsolidasi penuh. Ia meminta perusahaan outsourcing untuk segera menutup usahanya dan mengajak seluruh kader menghentikan diskusi yang mengalihkan fokus perjuangan.
Suasana Rakornas KBMI di Bandung.
Baca Juga:
300 Peserta Ramaikan Turnamen Futsal Trophy Ketua PMI Kabupaten Paluta
"Stop isu lain. Fokus kita sekarang pengawalan UU Ketenagakerjaan. Jangan sampai UU yang baru tidak berpihak kepada pekerja," tegas Daeng Wahidin.
Ia juga mengingatkan pentingnya persatuan. Menurutnya, hanya dengan barisan yang solid, suara pekerja akan didengar dan regulasi ketenagakerjaan bisa benar-benar melindungi buruh.
Sesi siang dilanjutkan dengan sosialisasi Program Kementerian Ketenagakerjaan bertema "SP & Tantangan Hubungan Industrial" dengan tagline "Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya".
Materi disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Indra. Turut hadir Wakil Menteri LHK, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, yang memaparkan kaitan isu lingkungan hidup dengan dunia industrial.
Ketum DPW PPMI Provinsi Sumut Herman Saragih.
Agenda malam hari mulai pukul 20.00 WIB diisi konsolidasi organisasi dan perumusan langkah strategis KBMI dan PPMI ke depan.
Herman Saragih menegaskan kehadirannya mewakili DPW PPMI Sumut merupakan bentuk komitmen daerah untuk mengawal kebijakan ketenagakerjaan.
"Kami ingin memastikan, ketika regulasi baru lahir, implementasinya di lapangan benar-benar melindungi hak-hak pekerja," ujar Herman Kepada Media.
Hari kedua, Kamis 6 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB, kegiatan dilanjutkan dengan seminar BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Deni Yusyulian, menjadi pemateri dengan tema "Tantangan Indonesia Emas 2045".
Ia menekankan peran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Pensiun, hingga manfaat beasiswa untuk anak dan program perumahan pekerja.
Pukul 10.00 WIB, forum dilanjutkan dengan sosialisasi Desk Ketenagakerjaan Polri. Materi disampaikan AKBP Triwahyudi Sakti W, Kanit Gakkum Desk Ketenagakerjaan Polri, mewakili Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri.
Desk ini dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Januari 2025 dengan tugas utama merawat dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, serta menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan.
Rakornas ditutup oleh Presiden DPP KBMI-PPMI, Daeng Wahidin, dengan penekanan agar seluruh pengurus daerah segera menindaklanjuti hasil-hasil keputusan untuk memperkuat konsolidasi dan perjuangan organisasi.
Rakornas Sebagai Momentum Konsolidasi Nasional
Rapat Koordinasi Nasional adalah forum resmi yang mempertemukan pimpinan dan perwakilan organisasi dari berbagai daerah untuk menyamakan persepsi dan arah gerak.
Dalam Rakornas KBMI 2026, seluruh peserta berkomitmen memperkuat konsolidasi, menyatukan langkah perjuangan, dan menyusun strategi menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan.
Bagi PPMI dan KBMI, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi tawar pekerja agar tidak tertinggal dalam setiap perubahan kebijakan.
[Redaktur: Radja Sibanggor]
